Detail Berita

DATA.GO.ID, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selaku penyelenggara Gugus Tugas Reforma Agraria menyelenggarakan Diskusi publik Road to Wakatobi-21 yang mengusung topik Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Teknologi pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Selasa (17/05/2022) secara daring. Kegiatan ini sekaligus mendukung terselenggaranya koordinasi lintas sektor berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Gugus Tugas Reforma Agraria dimaksudkan untuk mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan payung penopang Program Reforma Agraria dalam mempercepat pencapaian target nasional yang mencakup penataan aset dan penataan akses. Disisi lain, dalam mendukung Presidensi G20, Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan diperlukan dalam pemulihan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Tentunya diperlukan dukungan teknologi dalam melaksanakan percepatan implementasi kebijakan. Pemberdayaan Kelautan Berbasis Teknologi diperlukan dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan khususnya pada wilayah pesisir dan pulau kecil yang mengalami tantangan alam, keterbatasan fasilitas dan akses. Teknologi menjadi solusi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi melalui optimalisasi produksi pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini dalam sektor perikanan. Masyarakat adat, tradisional, dan lokal yang tinggal di wilayah menjadi konsideran penting dalam implementasi teknologi dalam memastikan karifan lokal dan aspek ekologis tetap terjaga. Andi Tenrisau, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa penggunaan teknologi dalam memberdayakan Masyarakat saat ini dilakukan melalui Sistem Informasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat Tahun 2022 untuk keperluan penyediaan data pemberdayaan tanah masyarakat by name by address secara tepat, cepat, lengkap, mudah diakses, dan terintegrasi secara regional dan sektoral, serta Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan yang mengatur penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses dengan input data spasial dan tekstual ruang, tanah, dan penduduk, dan menghasilkan outcome kepastian hukum dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oktorialdi, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas menggarisbawahi mengenai peran Satu Data Indonesia dalam pemulihan ekonomi. Optimalisasi pembinaan data dan kolaborasi data, pelaksanaan pendataan secara integratif, verbal data secara multi level dan berbasis teknologi, penggunaan platform bersama dengan kemampuan interoperabilitas dan bagipakai, serta integrasi kelembagaan perlu dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi. Dalam konteks mendukung penurunan angka kemiskinan, pemerataan pembangunan perlu didorong perwujudannya dengan melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan, integrasi program Kementerian dan Lembaga yang solid, serta memulihkan pertumbuhan ekonomi. Tata kelola data diimplementasikan hingga level desa dengan pendekatan monografi desa, SDGs desa, Desa Cantik (Podes), Prodeskel dan Evdeskel, dll. Pendekatan tersebut dikemas melalui kolaborasi prakarsa strategis dengan memanfaatkan teknologi informasi, penyediaan pedoman, pendampingan dan asistensi , dan monev. Dalam mendukung pemerataan pembangunan di wilayah pesisir, Satu Data merekomendasikan penyelenggaraan SDI yang terkolaborasi melalui peran produsen data, walidata, pembina data, sekretariat SDI, dan optimalisasi fungsi forum. Kedua, perlu dilakukan peningkatan pemanfaatan data (data analytics) dengan membangun kemampuan SDM dalam analisa data dan meningkatkan kemampuan analisa data dari berbagai sumber dan jenis, serta perlunya pemahaman prinsip Satu Data Indonesia. ------ Penulis: Anggie Aditya Murti Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas Editor: Galih Yudhasena Trenggala Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas